Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menggelar rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Gubernur Bengkulu atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 pada Senin (2/10).
Rapat paripurna yang sebelumnya Penyampaian Nota Pengantar Gubernur mengenai Raperda Usul Gubernur Bengkulu tentang Penanaman Modal dan Perizinan.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Samsu Amanah ini dihadirin Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Pejabat (PJ) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi.
Adapun pandangan umum dari Fraksi Amanat dan Keadilan yang disampaikan oleh Dempo Xler dari Partai Amanat Nasional (PAN), menyoroti perlunya rasa optimisme dari pemerintah dalam menyusun anggaran daerah. Ia menekankan pentingnya meningkatkan target APBD hingga mencapai angka 3-4 triliun.
"Dengan kita menetapkan angka tersebut, pemerintah dapat memotivasi diri untuk bekerja keras mencapainya," ungkap Dempo.
Selain itu Dempo Xler juga menyoroti potensi peningkatan APBD di 2024 dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu, yang mengalami penambahan khususnya dari sektor dana bagi hasil (DBH) sawit dan insentif karbon.
"Kita selaku wakil Masyarakat mengingatkan bahwa tahun mendatang merupakan tahun penentuan bagi pemerintahan saat ini Rohidin dan Rosjonsya. Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai indikator Penilaian kinerja mereka, bukan dengan pencitraan," ungkap Dempo.
Di sisi lain, Arsop Dewana dari Fraksi Partai Hanura (PNI) menekankan pentingnya pembahasan lebih lanjut terkait RAPBD 2024. Karena menurut Arsop ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat yang sangat besar.
"Hal ini dapat berdampak signifikan pada keuangan daerah. Oleh karena itu, kita meminta penjelasan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait formulasi yang baik untuk mengimbangi ketergantungan tersebut dengan peningkatan pendapatan asli daerah,"
ungkap Arsop.
0 Comments:
Posting Komentar