media ini tahap pendaptaran dewan pers

(sibForm) #title=(Follow by Email) #caption=(Get Notified About Next Update Direct to Your inbox)

https://be075e8d.sibforms.com/serve/MUIEAM0UKoN8OYM0JwbWNEffDqBgBgDKuJOt8MUT4xRoZt3QnGcSULt4SVKnDSJl30T7PZ-eKk4PXiHDyV3BU0fJr73eLdUGXhTLY5oavcO0I0DDaUlnd-XplEBhe9k1b5XDK9wJAH9gvy-GA7URRf3g5eyiogd8rwaB4u3ZnL-pD73DxW7tElpKRwOK3unn0IDnjxF4QWXAhNjJ

Pixy Newspaper 11 (Header)

Author Profile

Contact form

Nama

Email *

Pesan *

Newsletter

Get notifications from this blog

Footer Copyright

Distributed by Free Blogger Templates

Made with Love by

Made with Love by
Pixy Newspaper 11 Template is Designed Theme for Giving Enhanced look Various Features are available Which is designed in User friendly to handle by Piki Developers. Simple and elegant themes for making it more comfortable

Random Posts

Ads Section

Featured Section

Breaking Ticker


Proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 Provinsi Bengkulu saat ini tengah memasuki tahapan menunggu masa sidang Badan Musyawarah (BAMUS) DPRD Provinsi Bengkulu.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Anggaran di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu Mgs M Rizqi Al Fadli, di ruang kerjanya, Jum'at (25/08/23) siang.

"Direncanakan sidang Bamus ini akan dilaksanakan pada masa sidang ketiga akhir bulan ini, dengan agenda penyampaian Raperda APBD-P setelah itu akan dilanjutkan dengan Pembahasan Raperda APBD-P 2023," ujarnya.

Selain itu peraih penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berkinerja Baik Kategori Pejabat Administrator dari Gubernur Bengkulu ini mengatakan APBD-P 2023 ini ditargetkan harus disampaikan oleh Gubernur di Minggu kedua bulan September ini.

"Target kita  Minggu kedua bulan September APBD-P 2023 harus sudah disampaikan ke Kemdagri atau sudah ada persetujuan APBD-P ini, agar lebih cepat dari batas waktu 30 September. Karena kalau lewat dari 30 September maka tidak ada lagi kesepakatan APBD perubahan dengan artian dianggap tidak ada APBD perubahan," ujar Rizqi.

Sebagai tambahan besaran APBD-P yang telah disepakati Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu dan TAPD Provinsi Bengkulu dalam penyusunan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), untuk pendapatan sebesar 2,1 triliun,  Pendapatan Asli Daerah 1 triliun, sedangkan Hibah 1,1 miliar.

Tag. #APBD-P 2023  #Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu  #KUA PPAS #Badan Musyawarah (BAMUS) DPRD Provinsi Bengkulu



Sebagai upaya telah melaksanakan sosialisasi promosi dan diseminasi kekayaan intelektual, melaksanakan pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan melaksanakan program HAM di wilayah Kantor Kemenkumham Provinsi Bengkulu.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menerima Piagam Penghargaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas dedikasinya tersebut, di Hotel Gerage Anggut Bengkulu, Jum'at (25/08/23)

Dalam keterangannya, Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Bengkulu Hermansyah Siregar mengatakan, Piagam Penghargaan ini diberikan kepada mitra kerja Kemenkumham dengan tujuan mendorong semua lapisan masyarakat agar lebih mengenal dan peduli akan kekayaan intelektual.

"Kita harus bersinergi untuk mendorong seluruh para pemangku kepentingan atas mereka-mereka yang telah menghasilkan karya cipta dan karsanya, melahirkan produk-produk yang memiliki nilai kekayaan intelektual," sebut Herman Siregar, usai memberikan Piagam Penghargaan.

Di lain sisi, Asisten III Setda Provinsi Bengkulu Nandar Munadi yang mewakili Pemrov Bengkulu menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas diterimanya penghargaaan tersebut dari Kanwil Kemenkumham Bengkulu.

Nandar mengungkapkan, di Provinsi Bengkulu ini sangat banyak kekayaan intelektual dari berbagai bidang, sehingga hal itu perlu segera dipatenkan dengan mendaftarkan hak cipta ke instansi yang berwenang.

"Kita berharap dengan adanya sertifikat kekayaan intelektual ini dapat mengumpulkan semua karya-karya intelektual yang ada di Provinsi Bengkulu sehingga semuanya telah terdaftar dan memiliki hak paten-nya baik secara individu maupun komunal," kata Nandar Munadi.

Dirinya juga mengajak seluruh pemangku kepentingan yang ada di provinsi, kabupaten dan kota untuk menggali dan mendaftarkan karya-karya intelektual yang dimiliki oleh individu maupun komunal yang ada di wilayahnya masing-masing.

"Jangan sampai kekayaan intelektual kita itu terjadi kericuhan dengan saling mengklaim memiliki karya atau produk yang dihasilkan. Untuk itu saya mengajak teman-teman yang ada di provinsi, kabupaten maupun di kota, pelaku usaha, individu dan kelompok agar dapat segera mendaftarkan kekayaan intelektual yang dimilikinya," demikian Nandar Munadi.


#kemenkumham RI Kanwil #Kemenkumham Bengkulu #pemprov Bengkulu 

 


Ditetapkan Pandemi Covid 19 telah berakhir,  Majelis Permusyawat Rakyat (MPR) kembali melaksanakan sidang tahunan MPR Bersama DPR-RI, DPD-RI dan Pemerintah tahun 2023 secara tatap muka tanpa Prokes dan pembatasan.

Sebagai pemangku kepentingan di daerah DPRD Provinsi Bengkulu bersama Pemerintah Daerah Bengkulu Menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan presiden yang disampaikan oleh Presiden RI Ir Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR Bersama DPR-RI, DPD-RI dan Pemerintah tahun 2023.

Kegiatan paripurna DPRD Provinsi Bengkulu dimulai Pukul 9:00 WIB sedangkan sidang tahunan MPR di mulai pukul 9:30 dengan didahului penyampaian sambutan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan dilanjutkan dengan sambutan pembukaan oleh Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti dan selanjutnya dengan mendengarkan pidato kenegaraan  Presiden RI Ir Joko Widodo.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri menyebut, kegiatan yang dilakukan ini merupakan agenda tahunan yang selalu dilakukan.

"Dengan dihadiri oleh 33 dari 45 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu maka rapat hari ini dapat dilanjutkan. Rapat Paripurna dengan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia merupakan Agenda tahunan," ujar Ihsan saat membuka rapat paripurna, di Gedung Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu,  Rabu (16/08/23).

Rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu nampak hadir Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah Syahili, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri, Forkompinda Provinsi Bengkulu, OPD Provinsi Bengkulu serta hadirin undangan.

Seusai dilaksanakannya Rapat Paripurna dengan Agenda mendengarkan pidato kenegaraan presiden Republik Indonesia, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi Gerindra Herwin Suberhani mengatakan dengan disampaikan pidato kenegaraan ini menjadi perhatian kita semua pentingnya peningkatan kemajuan ekonomi, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

" Saya ucapkan selamat Dirgahayu Republik Indonesia ke 78, insyaallah Indonesia semakin maju dan jaya. Hari ini kita dengarkan pidato kenegaraan Presiden RI, tentang bagaimana perhatian kita pentingnya merajut tali persaudaraan di tahun politik dan bagaimana memajukan bidang ekonomi, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan untuk masyarakat Indonesia terutama Provinsi Bengkulu," ujar Herwin Suberhani.

Selain itu Herwin juga menyoroti tentang hasil Resis beberapa hari  lalu yang ia lakukan tentang banyak infrastruktur yang sangat memperihatinkan/ emergency. Sehingga hal itu menghambat Pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

"Sudah 78 tahun Indonesia merdeka tapi infrastruktur seperti jembatan masih banyak yang memperihatinkan/ emergency sehingga hal ini  akan saya sampaikan  saat pembahasan penyampaian hasil Resis  bersama DPRD Provinsi Bengkulu dengan pemerintah  ," tutupnya.